Olah Berita Masalah Kemiskinan di Indonesia (16 s.d. 31 Juli

Diskusi antar anggota

Forum ini juga mencakup hampir semua arsip Apakabar sejak tahun 2002

Olah Berita Masalah Kemiskinan di Indonesia (16 s.d. 31 Juli

Postby yanti4_048 at yahoo.com » Tue Aug 22, 2006 7:41 am

Olah Berita Masalah Kemiskinan di Indonesia (16 s.d. 31 Juli 2006)
Oleh: Institute for the Economic, Social and Cultural Rights, Jakarta

HAK HIDUP LAYAK
• Ambon – Seandainya Kami Punya Perahu Bermesin
• Bekasi – Nelayan dengan Ikan-Ikan Mati
• Jakarta – Aparat Jual Lapak, Bagaimana Akan Tertib
• Jakarta – Aparat Main Urug Lahan yang Belum Dibayar
• Jakarta – Siapa yang Keterlaluan?
• Jakarta – Puluhan Ribu Orang Akan Sengsara karena Busway
• Jakarta – Reklamasi Pantai Derita bagi Nelayan
• Jakarta – Penggusuran PKL Gunadharma Penuh Intimidasi
• Jakarta – Bentrok Pertahankan Tempat Usaha
• Jakarta – Acungkan Bambu Runcing Melihat Padinya Diurug
• Jakarta – Ribuan Gubug Menunggu Digusur
• Jakarta – Sopir Mikrolet Kini Harus Menghadapi Preman
• Jayapura – Menjadi Transmigran 22 Tahun Tanpa Surat Tanah
• Kalimantan Selatan – Sebanyak 978.000 Jiwa Hidup Miskin
• Kalimantan Tengah – Ada 1.935.699 Warga Miskin
• Sidoarjo – Dialirkannya Lumpur Lapindo ke Sungai, Petaka
bagi Tambak Petani
• Sidoarjo – Lapindo Membayar Rp5 Juta untuk Sebuah Kampung
Halaman

KESEMPATAN KERJA
• Bogor – Buruh-Buruh Terima Upah di Bawah UMK
• Jakarta – Pelaku Kekerasan Terhadap PRT Dibebaskan Begitu
Saja
• Jakarta – Korban-korban Pembunuhan Terhadap PRT
• Jakarta – Akankah PJTKI yang Mengirim Maemunah Ditindak?
• Jakarta – Debit Urbanisasi
• Jakarta – Perjuangan Para Penentang Outsourcing
• Jakarta – Ratusan Barang TKI Menumpuk di Bandara
• Jakarta – Tentang 10 Ribu TKI di Libanon, Deplu Tak
Mengetahui
• Jakarta – Siti Maimunah Meninggal di Libanon
• Jakarta – Nasib Pengemudi PPD Kian Terombang-ambing
• Nasional – Ada 8.876 Kasus Perdagangan Manusia di Malaysia
• Surabaya – Tak Sanggup Penuhi UMK, Buktikan Dengan Audit
• Sulawesi Barat – Keluarga TKI Menuntut Kejelasan Kematian
Nur Aeni
• Tangerang – Benarkah Pemerintah Telah Menjamin 24 Jam
Keselamatan Buruh?

KESEHATAN
• Bojonegoro – Belasan Warga Sekitar Sumur Minyak Sukowati
Keracunan
• Cirebon – Warga Mulai Konsumsi Nasi Basi
• Depok – Dinas Kebersihan Terlibat Pembuangan Limbah Berbahaya
• Depok – Warga Depok Mulai Gunakan Air Ciliwung
• Ende – Stok Beras Mulai Habis
• Jakarta – Mahalnya Obat-Obatan Percepat Penyebaran HIV/AIDS
• Kalimantan Tengah – Penderita Diare Meningkat di Palangkaraya
• Klaten – Enampuluh Ribu Balita Terancam Gizi Buruk
• Kupang – Sebanyak 12 Penderita Gizi Buruk Meninggal di Kupang
• Jakarta – Dalam Tiga Bulan Pengidap AIDS Bertambah 509 Orang
• Minahasa – Pengadilan Kasus Newmont Memutuskan Pengambilan
Ulang Sampel
• Nasional – Korban HIV/AIDS Bertebaran Dimana-Mana
• Nasional – Sudah Saatnya Suami Ambil Tanggung Jawab Dalam
Hal KB
• Nasional – Sebanyak 100 Kabupaten Masuk Kategori Rawan Pangan
• NTT – Kejadian Gizi Buruk Makin Hempaskan Jutaan Perempuan
di NTT
• Sumatera Utara – Korban Malpraktek Minta Pertanggungjawaban
Kedubes Jerman
• Tangerang – TPA Senilai Rp7 M Ditelantarkan
• Malang – Penderita HIV Melonjak 500%
• Purwokarta – Warga Tak Tahan dengan Limbah Pembangkit
Listrik Batu Bara
• Tangerang – Lonjakan Penderita HIV/AIDS Juga Terjadi di
Tangerang


PENDIDIKAN
• Banten – Murid-murid Belajar Sambil Berdiri
• Banten – Warga Miskin Kewalahan Penuhi Biaya Sekolah
• Bekasi – Ratusan Murid Belajar di Bawah Bahaya
• Bogor – Sebanyak 23.183 Lulusan SD Terancam Tak Sekolah
• Depok – Sekolah Menarik Iuran Gila-gilaan
• Jakarta – Sampai Kapan Sekolah Roboh Berakhir?
• Jakarta – Banyak SD Membuka Sekolah Petang
• Jakarta – Warga Menggugat Pemerintah Terkait dengan UN
• Jakarta – Sekolah Jadi Ladang Cari Uang
• Jakarta – Jika Siswa Tak Mampu Bayar Biaya
• Jakarta – Biaya Sekolah Naik Tanpa Musyawarah dan Izin
Dikmenti
• Jakarta – Buku Paket Jadi Alat Tarik Pungli
• Jakarta – Minat Baca Masyarakat Rendah
• Nasional – Tuntutan Revisi UU Sisdiknas Muncul
• NTT – Sebanyak 15.314 Kelas SD/MI Hancur


================================

HAK HIDUP LAYAK
• Ambon – Seandainya Kami Punya Perahu Bermesin
Akibat terbatasnya alat tangkap yang dimiliki, nelayan pencari
kepiting bakau di sekitar Teluk Kayeli, Pulau Buru, sulit
berkembang. Akses pasar yang terbatas membuat hasil tangkapan
nelayan yang sedikit itu dihargai rendah. Padahal, potensi pasar
kepiting bakau di pasar domestik dan luar negeri cukup menjanjikan.
Zulkifli, nelayan pencari kepiting bakau asal desa Sanleko, Pulau
Buru, di Ambon, 19/07/06, mengatakan, sebagian besar nelayan di
desanya hanya mengandalkan perahu dayung untuk mencari kepiting
bakau. Mereka tak punya modal untuk membeli perahu bermesin. "Kalau
ada perahu motor kami bisa lebih cepat dan memperoleh hasil yang
lebih banyak," katanya. Selain tak memiliki perahu bermesin, para
nelayan juga kesulitan membeli bubu khusus untuk menangkap kepiting
bakau. Mereka mengaku tak mampu membuat sendiri bubu khusus untuk
menangkap kepiting dan terpaksa membeli pada perajin.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/20/daerah/2822228.htm

• Bekasi – Nelayan dengan Ikan-Ikan Mati
Nelayan di desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, kab Bekasi, mengeluh
pendapatan mereka menurun karena ikan-ikan di sekitar Pantai Utara
Bekasi menghilang. Mereka yakin hal itu akibat tercemarnya air di
kali CBL dan sungai Citarum, yang bermuara ke Pantai Utara Bekasi
maupun Teluk Jakarta. Selain ikan, hasil laut lainnya yang juga
sulit didapatkan adalah udang dan kepiting rajungan. "Kalaupun
dapat, hitungannya sekarang sudah tak per kilo lagi, tetapi ekor,"
kata Ijin (20), salah seorang nelayan di Kampung Muara Pecah, Pantai
Bahagia, menggambarkan kondisi para nelayan di kampung ini ketika
ditemui, 22/07/06. Dalam penyisiran 15/07/06, kondisi air di kedua
sungai itu memang memprihatinkan. Selain penuh sampah yang hanyut,
air di kali CBL maupun sungai Citarum keruh dan berwarna hitam serta
berbau. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/24/metro/2828693.htm

• Jakarta – Aparat Jual Lapak, Bagaimana Akan Tertib
Janji pemerintah kota Jakarta Utara menertibkan pedagang kaki lima
(PKL) liar ternoda. Oknum pejabat kel Sukapura, Cilincing, justru
memperjualkan 50-an lapak dengan tarif Rp1-Rp2 juta dalam setahun
terakhir. Ironisnya lahan yang digunakan PKL tersebut adalah jalur
hijau. Menurut para pedagang, diduga lurah Aris Purnomo ada
dibelakang masalah tersebut. Selain itu para pedagang juga dimintai
membayar retribusi oleh oknum tersebut. Asisten Tatapraja Jakarta
Barat, Sukarno, mengatakan keberadaan oknum dibalik maraknya
bangunan liar di bantaran dan permukaan kali tak terbantahkan. Sejak
penertiban bangunan liar oleh pemerintah kota Jakbar 2005, banyak
oknum aparat terlibat. Mereka menawarkan lahan kepada warga baik
untuk hunian maupun tempat usaha. Kenyataan ini sekaligus menjadi
salah satu kendala ketika pemerintah kota akan malakukan penertiban.
Sementara itu ribuan gubuk dan bangunan liar di bantaran kali yang
ditengarai diperjual belikan oknum aparat pemerintah kota Jakbar,
terancam dibongkar paksa. (Berita Kota, 26/07/06 h3 Ibukota dan
Berita Kota, 20/07/06 h2 Ibukota)

• Jakarta – Aparat Main Urug Lahan yang Belum Dibayar
Warga RT 07 RW 01, kel Marunda, kec Cilincing, Jakarta Utara,
menyatakan resah akibat pengurukan lahan untuk proyek Banjir Kanal
Timur (BKT). Sebab, pengurukan terus berlangsung meski pembayaran
ganti rugi lahan dan bangunan belum tuntas. Akibatnya, warga merasa
terteror mengingat material pengurugan teronggok menutup halaman
rumah mereka. R Tambunan (55), yang sudah 13 tahun menetap di
Marunda, menyebutkan, dari 1.045 meter persegi lahan garapannya
berikut bangunan rumah di atasnya, hanya 310 meter persegi lahan
yang sudah dibayar ganti ruginya. Dia mempermasalahkannya mengapa
pemberian ganti rugi terkatung-katung, sementara pekerjaan proyek
semakin gencar, ditandai penimbunan lahan untuk jalan di tepi kanal.
Warga lain, Wasmen (40), Zainul (55), dan M Nababan (45), juga
merasa "diteror" oleh proyek BKT tadi. Lahan yang mereka garap serta
bangunan rumah di atasnya, belum diberikan ganti rugi. Pekerjaan
proyek BKT telah mengepung mereka. "Ada apa ini? Kami merasa tak
nyaman," kata mereka. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/19/metro/2820920.htm
• Jakarta – Siapa yang Keterlaluan?
Belum tuntasnya pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi bangunan
di wilayah Jakamulya, Bekasi Selatan, masih menjadi ganjalan utama
rencana pengoperasian jalan tol lingkar luar Jakarta Cikunir-Hankam
bulan Agustus. Belasan pemilik lahan masih menuntut jumlah ganti
rugi seperti SK Wali Kota Bekasi 2004, yakni Rp1,3 juta/ meter
persegi untuk tanah bersertifikat dan Rp1,2 juta untuk tanah dengan
surat girik. Sementara dalam SK Wali Kota Bekasi No593.83/Kep.229-
Bipem/IX/2005, yang menggantikan surat keputusan sebelumnya, harga
tertinggi untuk tanah bersertifikat ditetapkan sebesar Rp1,1 juta/
meter persegi. Ketika dikonfirmasi, Wali Kota Bekasi, Akhmad
Zurfaih, membenarkan adanya belasan pemilik lahan yang masih
menuntut ganti rugi sesuai SK Wali Kota Bekasi 2004.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/20/metro/2822314.htm

• Jakarta – Puluhan Ribu Orang Akan Sengsara karena Busway
Proyek bus jalur khusus koridor V (Ancol-Kampung Melayu) dan VII
(Kampung Rambutan-Kampung Melayu) akan memberi dampak sosial tinggi,
terutama pengangguran. Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta
memastikan akan ada 2.704 mikrolet tergusur di dua jalur tersebut.
Dengan asumsi satu mikrolet dipegang dua sopir, berarti 5.408 sopir
angkutan itu akan menganggur. "Pemerintah harus mencari solusi. Mau
dikemanakan 2.704 mikrolet yang selama ini beroperasi di sepanjang
jalur itu? Bagaimana dengan 5.408 sopir yang menganggur," kata ketua
DPD Organda DKI Herry Rotty, 25/07/06. Menurut Rotty, kalau satu
sopir punya tanggungan dua anak dan seorang istri, akan ada 16.000
lebih anggota keluarga bakal sengsara karena busway.
(http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/26/metro/2837406.htm dan
Berita Kota, 26/07/06 h3 Ibukota)

• Jakarta – Reklamasi Pantai Derita bagi Nelayan
Persatuan Nelayan Tradisional Posko Kamal Muara RT 07 RW 04, Jakarta
Utara, berunjuk rasa di kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup,
26/07/06. Sekitar 500 nelayan dan keluarganya menyatakan keberatan
terhadap reklamasi pantai utara Jakarta. Samsudin, salah satu
perwakilan nelayan, mengatakan bahwa jika reklamasi tetap
diteruskan, para nelayan akan menjadi pengangguran. Saat ini
perusahaan-perusahaan yang tengah mereklamasi pantura itu
mengintimidasi nelayan. Mas Nelliarti Hilman, deputi III Kementerian
Negara Lingkungan Hidup (KLH), mengatakan, pihak KLH akan melakukan
verifikasi ke lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat. Ia
menjelaskan, sebenarnya KLH tak berwenang menghentikan reklamasi
pantura. Itu kewenangan pemerintah. "Kewenangan KLH adalah
menganalisis amdal, lalu direkomendasikan ke bupati atau gubernur.
Yang memutuskan apakah dihentikan atau ditolak adalah pemerintahan
setempat," ujarnya dalam pertemuan dengan perwakilan para nelayan di
Gedung C Kantor KLH. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/27/metro/2838633.htm

• Jakarta – Penggusuran PKL Gunadharma Penuh Intimidasi
Belasan pedagang kaki lima (PKL), memprotes tindakan pengelola
kampus E Univ. Gunadharma di Depok yang membongkar lapak-lapak
mereka. Selain sepihak tanpa peringatan, pembongkaran tersebut juga
diawali dengan intimidasi oleh sejumlah orang tak dikenal. Ketua
Paguyuban Pedagang dan Mahasiswa Kelapa Dua (PPMKD), Lukman Hadi,
mengaku didatangi sejumlah pria yang mengancamnya. Demikian juga
mahasiswa yang memotret proses pembongkaran didatangi enam pria tak
dikenal dan memaksa menghapus rekaman kameranya. Pembongkaran
dilakukan oleh para kuli bangunan dan dijaga ketat oleh aparat
kepolisian. Atas pembongkaran dan tindakan sewenang-wenang ini, para
PKL melakukan unjuk rasa di pintu gerbang kampus dan mengadu ke
Polres Metro Depok. (Berita Kota, 17/07/06 h5 Bodetabek)

• Jakarta – Bentrok Pertahankan Tempat Usaha
Pembongkaran paksa terhadap setidaknya 27 bangunan diatas saluran
air di perumahan Citra dan Jl Daan Mogot, diwarnai bentrokan.
Pemilik bangunan yang umumnya menjadikan tempat itu untuk usaha,
berusaha mencegah dan bernegosiasi. Namun aparat tetap pada niat
semula. Sejumlah warga menderita luka-luka dan seorang diantaranya
terpaksa harus menjalani operasi di RS Husada karena terluka parah
di kepalanya. Sedikitnya lima petugas aparat cedera akibat terkena
lemparan batu. (Berita Kota, 29/07/06 h3 Ibukota)

• Jakarta – Acungkan Bambu Runcing Melihat Padinya Diurug
Puluhan petani Cakung, Jakarta Timur, mendatangi lokasi pengurugan
tanah garapan mereka. Sambil mengacungkan bambu runcing mereka
meminta memaksa menghentikan pengurukan tersebut. Mereka merasa PT
Talenta, yang melakukan penggurukan tersebut arogan. Padi mereka
yang satu bulan lagi sudah dipanen, tiba-riba diurug beritu saja.
Mereka sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk membeli pupuk dan
merawat tanaman, tiba-tiba hanya ditawari ganti rugi Rp1
juta/penggarap. (Berita Kota, 29/07/06 h3 Ibukota)

• Jakarta – Ribuan Gubug Menunggu Digusur
Ribuan gubuk yang menempati sempadan rel kereta api jalur Tanah
Abang-Pejompongan akan digusur. Departemen Perhubungan akan
merealisasikan proyek rel ganda pada jalur Tanah Abang- Serpong di
antaranya melintasi kawasan gubuk-gubuk yang bertebaran antara
Pejompongan dan Tanah Abang. "Di antara penghuni gubuk maupun rumah
semipermanen di petak Palmerah-Tanah Abang itu memang ada yang
terikat sewa, tetapi banyak juga yang menjadi penghuni liar," kata
kepala Divisi Jabotabek PT Kereta Api Indonesia (PT KA), Kating
Setiawan, 15/07/06. Hingga kemarin belum dapat dipastikan jadwal
penggusuran gubuk-gubuk yang berada di sempadan rel tersebut.
Berdasarkan pemantauan Kompas, di sempadan rel sebelah kiri dari
arah Tanah Abang di kawasan Pejompongan terdapat rumah-rumah
semipermanen yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan. Kemudian
menuju Tanah Abang, sebagian besar rumah semipermanen atau gubuk-
gubuk beratap papan asbes. Di antaranya masih ada beberapa yang
menggunakan atap terpal plastik. Kondisi permukiman liar di jalur
rel tersebut termasuk kumuh dan padat. Keberadaan hunian pun
berdekatan dengan rel lama sehingga, secara otomatis, penambahan rel
baru akan menggusur keberadaan gubuk-gubuk tersebut.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/17/metro/2812432.htm

• Jakarta – Sopir Mikrolet Kini Harus Menghadapi Preman
Siang itu Rustam, sopir mikrolet, susah payah mengejar penumpang.
Akan tetapi, sekelompok anak usia belasan tahun yang ada di
sekitarnya buru-buru menghampirinya. Dari luar jendela mikrolet,
satu per satu anak-anak itu meminta uang. Tanpa pikir panjang,
Rustam segera membagikan uang recehan Rp500. "Daripada urusannya
panjang, mending saya beri saja. Soalnya kalau enggak diberi uang,
ada yang marah menggedor-gedor dan merusak mobil," kata sopir
mikrolet jurusan Tanah Abang-Slipi-Kebon Jeruk itu. Setiap hari, ia
harus berkali-kali menghadapi pengutip uang di pasar Tanah Abang dan
Meruya (Kebon Jeruk). Sekali jalan, ia bisa menghabiskan Rp5.000
untuk uang pungutan itu. Meresahkan, begitu kesan sopir itu tentang
pungutan liar. Jika sopir enggan merogoh kocek, buntutnya bakal
panjang. Apalagi anak-anak usia belasan itu berani "menggerayangi"
saku sopir jika yang bersangkutan beralasan sepi penumpang.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/26/metro/2829015.htm

• Jayapura – Menjadi Transmigran 22 Tahun Tanpa Surat Tanah
Perkampungan transmigrasi purnawirawan TNI Angkatan Darat di Skow
Sae, distrik Muara Tami, kota Jayapura, yang dibuka sejak 22 tahun
lalu hingga kini tak dilengkapi jaringan listrik dan air bersih.
Kebun 2 hektar yang dibagikan kepada masing-masing transmigran belum
bersertifikat. Saat dibuka, 1984, kampung transmigran itu ditempati
sekitar 40 keluarga purnawirawan jajaran Komando Daerah Militer XVII
Trikora. Karena tak memiliki fasilitas listrik serta air bersih, dan
harga kebutuhan pokok mahal. Sekitar 30 purnawirawan sudah
meninggalkan permukiman itu. Beberapa rumah transmigran kini telah
ditempati orang lain atau kosong. Sedangkan 10 purnawirawan yang
tinggal di sana tak berani memanfaatkan lahan secara optimal karena
status tanah belum jelas. Janda Serka (Purn) Gamarbobir, Taman
Gamarbobir (50), menuturkan, warga tak berani menanam tanaman jangka
panjang karena status tanah tak pasti. "Tanah di sini cocok untuk
ditanami cengkeh, kopi, atau kelapa. Tetapi kami tak berani menanam
karena batas tanah tak jelas. Akhirnya kebun kami hanya ditanami
tomat, lombok, singkong, atau ubi jalar," kata Taman.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/17/daerah/2813126.htm

• Kalimantan Selatan – Sebanyak 978.000 Jiwa Hidup Miskin
Sebanyak 246.789 keluarga (978.000 jiwa) di Kalimantan Selatan masuk
dalam kategori keluarga miskin. Jika melihat data jumlah penduduk
yang 3.180.678 jiwa, berarti total keluarga miskin itu sekitar 31%.
Demikian penjelasan gubernur Kalsel, Rudy Ariffin,
20/07/06. "Kenaikan jumlah warga yang miskin di Kalsel cukup
fantastis," katanya menekankan. 2004 jumlah warga miskin 231.005
jiwa atau 7,19% dari jumlah penduduk. Warga miskin semakin banyak,
terutama akibat adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) tahun lalu. Jumlah warga yang miskin itu, diduga terus
meningkat menyusul bencana banjir dan kebakaran. Awal Juli 2006
banjir melanda empat kabupaten, yakni Banjar, Tanah Laut, Tanah
Bumbu, dan Kotabaru. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/21/daerah/2824037.htm
• Kalimantan Tengah – Ada 1.935.699 Warga Miskin
Jumlah keluarga miskin di Kalimantan Tengah cenderung meningkat
dalam kurun 2001-2006. Jumlah keluarga miskin 2006, 41,27% dari
553.027 keluarga (1.935.699 jiwa). "Peningkatan jumlah keluarga
miskin yang luar biasa terjadi pada kurun 2004-2005. Tahun 2004
jumlah keluarga miskin masih 27,70% dan meningkat tajam menjadi
41,58% di tahun 2005," kata Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin
Teras Narang, 24/07/06. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/25/daerah/2829939.htm
• Sidoarjo – Dialirkannya Lumpur Lapindo ke Sungai, Petaka
bagi Tambak Petani
Sebanyak 300 petani tambak dari tujuh kecamatan di kab Sidoarjo,
Jawa Timur menggalang tanda tangan untuk menolak dialirkannya luapan
lumpur Lapindo Brantas Inc ke sungai di sekitar Porong. "Meski tak
dialirkan langsung, tapi rembesan air dari lumpur tetap mengalir ke
sungai dan mengarah ke tambak kami," ujar Iwan Hamzah, koordinator
Paguyuban Petani Tambak Tradisional Sidoarjo, 16/07/06. Rembesan air
luapan lumpur ini, kata Iwan, mengakibatkan udang di 10 ribu hektar
tambak yang tersebar di kec Porong, Tanggulangin dan Jambon
keracunan dan mati mendadak. Untuk menghindari meluasnya limbah ke
tambak ini, mereka akan menyerahkan hasil tanda tangan penolakan ke
bupati Sidoarjo Win Hendarso. Menanggapi tuntutan ini, bupati
Sidoarjo Win Hendarso berjanji menyampaikannya kepada Lapindo
Brantas Inc sebagai penanggungjawab luapan lumpur.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/16/brk,2006
0716-80213,id.html

• Sidoarjo – Lapindo Membayar Rp5 Juta untuk Sebuah Kampung
Halaman
Beberapa pengungsi merasa tak puas atas uang sewa rumah yang mulai
dicairkan PT Lapindo Brantas. Menurut mereka, uang sejumlah Rp5 juta
jauh dari harapan, mengingat mereka harus dipaksa meninggalkan tanah
kelahiran mereka. "Secara materi uang Rp5 juta sudah bisa kami
gunakan untuk mengontrak rumah, tapi kami kan harus menyesuaikan
dengan lingkungan yang baru yang juga memerlukan biaya," ungkap
Mukanto (30 tahun), warga Rt 5 Rw 2 desa Jatirejo. Hanya saja, meski
merasa uang yang diterima jauh dari harapan, namun beberapa
perwakilan pengungsi yang kemarin mendapatkan jatah uang sewa rumah
tersebut tampak dengan sukarela menerima rekening bank yang telah
diberikan kepada mereka. Rencananya seluruh pengungsi akan segera
mendapatkan jatah uang sewa rumah ini sebelum berakhirnya bulan Juli
2006.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/27/brk,2006
0727-80713,id.html

KESEMPATAN KERJA

• Bogor – Buruh-Buruh Terima Upah di Bawah UMK
Ratusan buruh pabrik garmen, PT Kenlee Indonesia (KI), menuntut upah
sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bogor sebesar Rp737.000.
Tuntutan disampaikan melalui unjuk rasa di depan pabrik, 24/07/06.
Selama ini mereka mendapat upah Rp526.000/bulan. Agar tuntutannya
berhasil mereka menyandera beberapa mobil operasional perusahaan.
Tindakan itu diambil karena pimpinan perusahaan tak menanggapi
tuntutan buruh. Aksi ini baru berakhir setelah satpam turun tangan.
Beberapa buruh perempuan pingsan karena kelelahan. Mereka berunjuk
rasa pagi hingga sore hari. (Berita Kota 25/07/06 h5 Bodetabek)

• Jakarta – Pelaku Kekerasan Terhadap PRT Dibebaskan Begitu
Saja
Kusniati atau Neng (16), remaja putri asal sukabumi yang sudah
bekerja selama 2 tahun di keluarga Windy Olora Nababan ini mengalami
penyiksaan oleh majikannya. Dengan sadis majikannya memukulinya
dengan palu. Setelah hal ini di laporkan ke Polsek Metro Pulogadung,
Windy sempat ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Meski saksi
dan bukti cukup kuat untuk memproses kasus ini secara hukum, anehnya
tersangka dibebaskan begitu saja. Komisi Nasional Perlindungan Anak
(Komnas PA) akan melayangkan surat klarifikasi ke Polres Metro
Jakarta Timur terkait kabar dibebaskan Windy Olora Nababan. Hal ini
dimaksudkan agar kepolisian segera menindaklanjuti penanganan kasus
tersebut. (Berita Kota, 17/07/06 h4 Hukum & Kriminal dan 18/07/06 h4
Hukum & Kriminal )

• Jakarta – Korban-Korban Pembunuhan Terhadap PRT
Daftar nama pekerja rumah tangga (PRT) yang menjadi korban
pembunuhan makin panjang saat harus membela kepentingan majikan.
Tinah (40), diduga meninggal karena menghalangi pacarnya yang ingin
menguras harta majikannya, 24/07/06. Raminten (30) dan Rina (27)
tewas dibantai oleh kawanan perampok. Sutiyah (30) meregang nyawa
setelah dilelep ke bak kamar mandi oleh kawanan perampok. (Berita
Kota 31/07/06 h4 Hukum dan Kriminal)

• Jakarta – Akankah PJTKI yang Mengirim Maemunah Ditindak?
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, mengatakan
akan menindak PJTKI yang mengirim Siti Maemunah ke Lebanon. Sayang
Erman masih merahasiakan nama PJTKI tersebut. (Berita Kota 31/07/06
h11)

• Jakarta – Debit Urbanisasi
Menurut asistent Tata Praja dan Aparatur DKI, Murdiman, setiap tahun
sekitar 200.000 urban masuk ke Jakarta. Namun yang dipulangkan tak
sebanyak yang datang, karena mereka memiliki tempat tinggal,
keterampilan dan pekerjaan. (Berita Kota 26/07/06 h2 Ibukota)

• Jakarta – Perjuangan Para Penentang Outsourcing
Sedikitnya 100 lebih buruh PT Pilia Mandiri Sejahtera (PMS) memadati
Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini. Kedatangan mereka untuk
memberi dukungan kepada jaksa penuntut umum atas kasus gugatan
pidana ketenagakerjaan. Menurut Didi, wakil Ketua Pimpinan Serikat
Buruh PT PMS, kasus ketegakerjaan dibawa ke pengadilan karena PT PMS
memutus hubungan kerja (PHK) 80 karyawan pada 23/09/05. Alasan
perusahaan saat itu, karena mereka dianggap menentang sistem
outsourcing di perusahaan tersebut.
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/07/17/brk,20060717-
80233,id.html

• Jakarta – Ratusan Barang TKI Menumpuk di Bandara
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno melakukan
inspeksi mendadak ke gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, 21/07/06.
Di sana ia melihat barang-barang TKI yang menumpuk sebanyak 143 ton
yang tertimbun sejak 2001. Dari jumlah itu, hanya 43 ton yang telah
teridentifikasi pemiliknya. Ia memberi waktu dua bulan untuk mendata
semua barang itu dan menyampaikan ke pemiliknya. Diperkirakan barang-
barang tersebut berupa baju atau oleh-oleh para TKI. Erman
memastikan, si pemilik tak akan dikenai biaya sewa gudang jika
mengambil barangnya. Angkasa Pura II dan Administrasi Bandara sudah
sepakat untuk mengirimkan barang tanpa biaya.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/21/brk,20060721-
80486,id.html

• Jakarta – Tentang 10 Ribu TKI di Libanon, Deplu Tak
Mengetahui
Direktur jendral Timur Tengah Depertemen Luar Negeri, Aidil Chandra
Halim, mengaku pihaknya tak mengetahui identitas 10 ribu TKI yang
saat ini masih di Libanon. "Sesuai catatan KBRI di Beirut hanya ada
80 WNI, kalau yang 10 ribu itu saya tak tahu. Mungkin saja ada tapi
tak diregistrasi di KBRI," kata Chandra. Menurut Chandra tak
terdaftarnya mereka inilah yang menjadi persoalan. Padahal kalau
mereka memang TKI seharusnya telah terdaftar. "Salah satu
persyaratan sebelum TKI ini berangkat adalah menyampaikan identitas
mereka ke KBRI, lalu setelah sampai di sana mencatatkan diri," ulas
Chandra. Jadi, lanjutnya, kalau TKI itu mengikuti prosedur yang ada
tentu saja KBRI akan memiliki identitas lengkap mereka. Mengenai
pernyataan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno,
bahwa evakuasi terhadap 10 ribu TKI ini adalah tangung jawab Deplu,
Chandra tak banyak komentar. Dia hanya menghimbau kalau hal ini
adalah tanggung jawab bersama.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/28/brk,20060728-
80818,id.html

• Jakarta – Siti Maimunah Meninggal di Libanon
Jenazah Siti Maimunah binti Mochtar Bisri yang meninggal di Libanon
akan segera dibawa pulang ke Indonesia. "Kalau memang kami dapat
lampu hijau dari sana kami akan berangkat besok," kata Aidil Chandra
Halim direktur jenderal Timur Tengah Depertemen Luar Negeri.
Menurutnya tim yang akan diutus untuk menjemput jenazah Siti
Maimunah ini terdiri dari Deplu, Depnaker dan PJTKI. Tim ini akan
menjemput jenazah Siti Maimunah di Damaskus Syiria untuk kemudian
diterbangkan ke Jakarta lalu langsung disampaikan ke keluarganya di
Sukabumi, Jawa Barat.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/29/brk,20060729-
80829,id.html

• Jakarta – Nasib Pengemudi PPD Kian Terombang-ambing
Ratusan pengemudi bus PPD, 31/07/06, berunjuk rasa di depan Istana
Merdeka. Mereka menuntut pembayaran gaji selama delapan bulan yang
belum diselesaikan oleh manajemen. Ketua Serikat Pekerja PPD,
Mustaka Siahaan menyatakan total gaji yang harus dibayar manajemen
Rp40 M. "Itu merupakan uang gaji untuk 4.317 karyawan PPD yang masih
menjadi tanggungan pemerintah," katanya. Mereka juga menuntut
tunjangan kesehatan dan hak pensiun yang juga belum dibayar oleh PT
Jamsostek. Padahal, setiap bulan, gaji para karyawan dipotong dengan
alasan untuk membayar iuran Jamsostek. Rohimin yang sudah pensiun
sejak 2004, sampai kini belum menerima dana pensiunnya.
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/07/31/brk,20060731-
80898,id.html dan Berita Kota, 29/07/06 h3 Ibukota

• Nasional – Ada 8.876 Kasus Perdagangan Manusia di Malaysia
Data KBRI di Malaysia sejak 2001-2004 telah menerima pengaduan WNI
yang mengalami kasus perdagangan orang sebanyak 8.876 kasus. Duta
nasional kampanye anti perdagangan perempuan dan anak, Dewi Hughes
mengatakan, sumber praktik perdagangan orang jika diamati tak jauh-
jauh dari masalah pendidikan, kemiskinan, dan korupsi atau
penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah. Contohnya dalam
pengurusan misalnya KTP dan paspor. "Lewat RUU Anti Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), saya melihat sudah ada poin
yang bagus karena bagi para korban yang sudah menjalani proses
hukum, utang-utangnya terhadap tersangka yang mengeksploitasi kerja
mereka juga ikut dibebaskan," kata Dewi. Ketua Panitia Khusus
(Pansus) RUU PTPPO DPR, Latifah Iskandar menekankan, kendala yang
dihadapi dalam pemberantasan perdagangan orang adalah masih
banyaknya pintu pengurusan KTP. Disinyalir ada sekitar 100 pemasok
pembuat KTP dengan 200 pintu pengurusan KTP. Ada 18 titik masuk TKI
ke Malaysia, dan ke Batam, dan setidaknya 40 jalan tikus jalur
perdagangan manusia. "Dengan RUU ini, sudah seharusnya pemerintah
segera mengesahkannya menjadi UU karena negara berkewajiban
memberikan perlindungan bagi para warga negaranya," kata Latifah.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/18/humaniora/2819446.htm

• Surabaya – Tak Sanggup Penuhi UMK, Buktikan Dengan Audit
Ali Wijaya, presiden direktur PT Sinar Angkasa Rungkut (SAR),
perusahaan lampu merek Chiyoda, mengaku tak sanggup memenuhi
tuntutan kenaikan upah buruhnya. Alasannya, perusahaannya kini
mengalami kesulitan keuangan. Jika jumlah buruhnya yang mencapai
2.400 orang minta kenaikan upah, kesulitan keuangan akan semakin
memperburuk manajemen. Ali Wijaya menjelaskan alasannya itu saat
dihubungi Ali Sa'roni, kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat prov
Jawa Timur, menyusul aksi unjuk rasa buruh Chiyoda ke kantor
gubernur. "Saya sudah tak punya uang. Kalau dipaksa terus mungkin
besok saya bisa menutup perusahaan ini," ujar Ali dengan nada emosi
yang didengar oleh sekitar 30 wakil buruh di kantor gubernur Jawa
Timur. Menurutnya, PT SAR yang dipimpin sudah membayar lebih dari
separuh karyawannya di atas upah minimum kota. Para buruh menuntut
kenaikan upah rata-rata Rp100.500. Sehingga upah lama Rp585 ribu
mereka minta naik menjadi Rp685.500/bulan.Mendengar jawaban ini,
Suprapto, koordinator aksi yang juga ketua serikat pekerja, tak
percaya dengan alasan Ali Wijaya. "Harus ada tim audit untuk
mengetahui kondisi keuangan perusahaan," katanya. Ali Wijaya menolak
menemui langsung buruh.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/25/brk,2006
0725-80609,id.html
• Sulawesi Barat – Keluarga TKI Menuntut Kejelasan Kematian
Nur Aeni
Keluarga Nur Aeni binti Tamrin, TKI asal desa Ugi Baru, kec Mapilli,
kab Polman, Sulawesi Barat, menggugat Departemen Luar Negeri dan
Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT Al Baroqah. Nur Aeni
meninggal di Kuwait dua tahun lalu tanpa ada kejelasan penyebabnya
kepada pihak keluarga. "Kami baru menerima kabar duka setelah dua
tahun meninggal. Kami menduga ada yang tak wajar dengan
kematiannya," ujar Sahirah, kakak kandung korban. Sahirah
menuturkan, informasi kematian adiknya diterima sebulan lalu dari
surat yang dikirim Departemen Luar Negeri. Surat tertanggal 20/03/06
itu, Departemen Luar Negeri mengabarkan Nur Aeni binti Tamrin
meningggal di Kuwait pada 27/04/04. Departemen Luar Negeri
memberikan dua opsi pemakaman almarhumah di Kuwait atau dikirim ke
ke Indonesia. Jenazah Nur Aeni hingga kini belum dimakamkan."Kami
butuh penjelasan dan minta jenazah almarhumah dikirim ke Indonesia,"
ujar Sahirah.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sulawesi/2006/07/27/brk,200607
27-80725,id.html

• Tangerang – Benarkah Pemerintah Telah Menjamin 24 Jam
Keselamatan Buruh?
Pemerintah kab Tangerang memberikan perlindungan dan jaminan
keselamatan kepada 300 ribu pekerja yang bekerja di 3.500 perusahaan
di kab Tangerang dalam waktu 24 jam. Kepala Bidang Pengawas Tenaga
Kerja Dinas Tenaga Kerja kab Tangerang Ernawan mengatakan, para
pekerja akan mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan, baik
ketika bekerja maupun di luar jam kerja. Selama ini para pekerja
hanya mendapat perlindungan selama 10 jam atau saat jam bekerja dari
asuransi Jamsostek. Ketua Federasi Serikat Pekerja Energi
Pertambangan kab Tangerang, Subiyanto mengatakan, faktanya baru
sebagian kecil buruh di kab Tangerang yang mendapat jaminan
keselamatan selama 24 jam. "Dari 300 ribu buruh, baru 20% yang sudah
diasuransikan," katanya saat dihubungi melalui telepon kemarin.
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/07/23/brk,20060723-
80532,id.html

KESEHATAN

• Bojonegoro – Belasan Warga Sekitar Sumur Minyak Sukowati
Keracunan
Enam warga yang tinggal di areal sumur minyak Sukowati dirawat di
RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, Jawa Timur. Hasil rekam
medik menyebutkan para pasien itu mengalami gejala klinis seperti
mual dan pusing-pusing yang diakibatkan keracunan. Pasien yang
dirawat itu berasal dari desa Campurejo, Ngampel dan Sambiroto, yang
berlokasi di sekitar sumur minyak Sukowati. Pasca meledaknya sumur
minyak Sukowati tercatat 17 orang yang dirawat sejak tiga hari lalu.
Kini yang masih dirawat di rumah sakit setempat sebanyak 4 orang.
Menurut drg Thomas Djaja, juru bicara RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo,
jika melihat gejala klinis pasien itu, bisa jadi karena keracunan
gas. Jenisnya kemungkinan H2S (hydrogen sulfur) atau semacam
belerang. Gas itu muncul dari sumur minyak Sukowati yang meledak
29/07/06.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/31/brk,2006
0731-80922,id.html

• Cirebon – Warga Mulai Konsumsi Nasi Basi
Dampak kekeringan telah menyulitkan kehidupan sebagian warga kabu
Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah buruh tani mengaku terpaksa
mengonsumsi nasi aking atau nasi basi yang telah dikeringkan. Dalam
kondisi normal nasi aking biasa diberikan untuk ternak. Berdasarkan
pantauan, penduduk di dua desa yaitu desa Karangkendal dan Pegagan
di kec Kapetakan, mulai makan aking, gaplek dan ketela pohon yang
dikeringkan. Mereka umumnya buruh tani yang menganggur akibat
sawahnya tak bisa ditanami. "Majikan tak membayar saya karena memang
tak ada sawah yang bisa digarap," kata Saidi, warga Karangkendal,
Kapetakan. Dia mengaku, memperoleh nasi aking dengan cara membeli Rp
1.000/kg.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/17/brk,2006
0717-80219,id.html

• Depok – Dinas Kebersihan Terlibat Pembuangan Limbah Berbahaya
Pembuangan abu diduga sisa pembakaran di pabrik, melibatkan truk
milik dinas kebersihan dan lingkungan hidup (DKLH) kota Depok.
Anehnya, awak kendaraan itu membuang limbah secara sembarangan di
lahan kosong bekas rawa, di Jl Proklamasi RT 01/29, Abadijaya,
Sukmajaya, kota Depok. Menurut warga setempat, peristiwa itu sudah
berlangsung sekitar tiga bulan. Sejak limbah tersebut ditimbun
disitu, jika turun hujan air yang mengalir di sekitar tempat itu
jadi hitam pekat. Menurut Taryono, ikan-ikan dan cacing menjadi
mati. (Berita Kota, 25/07/06 h5 Bodetabek)

• Depok – Warga Depok Mulai Gunakan Air Ciliwung
Sebagian warga Depok menggunakan air Ciliwung untuk keperluan sehari-
hari termasuk mandi dan mencuci karena sumurnya kering. Padahal,
kualitas airnya sangat buruk karena tercemar limbah. Pemerintah kota
Depok belum membantu warga yang kekurangan air. (Berita Kota,
26/07/06 h5 Bodetabek)

• Ende – Stok Beras Mulai Habis
Dinas Sosial kab Ende kini kehabisan stok beras yang dibutuhkan
untuk mengatasi masalah rawan pangan dan gizi buruk serta beras
cadangan bencana. Persediaan beras telah habis didistribusikan ke
desa-desa yang dinilai membutuhkan. Sementara itu, pihak Badan
Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumatera Selatan (Sumsel)
menyatakan kekurangan stok beras untuk memenuhi target pengadaan
beras hingga April 2007. Hal itu terjadi akibat harga beras tinggi
dan beras sulit didapat. Dari target pengadaan 75.400 ton, baru
tersedia 28.657 ton (38 persen). Stok beras tersebut pun kini telah
berkurang menjadi 25.700 ton atau hanya cukup hingga pertengahan
November. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/27/daerah/2838630.htm

• Jakarta – Mahalnya Obat-Obatan Percepat Penyebaran HIV/AIDS
Angka kematian pada pengidap HIV/AIDS masih terbilang tinggi karena
umumnya terlambat diagnosis dan akibat infeksi oportunistik. Selain
itu karena harga obat infeksi oportunistik yang tak
terjangkau. "Dari penelitian di RS Dharmais, angka kesintasan satu
tahun pada pasien yang dirawat 66%, artinya yang meninggal 34%,"
kata dr Samsuridjal Djauzi dari kelompok diskusi khusus AIDS
FKUI/RSCM dalam Simposium AIDS di Jakarta, 20/07/06. Untuk mencegah
terlambat diagnosis, hal-hal yang harus dilakukan adalah
meningkatkan kepedulian, memberi layanan tes konseling sukarela
(VCT) yang tersebar dan terjangkau, memberi dukungan tes CD4,
memberi layanan obat antiretroviral (ARV) yang tersebar dan mudah
dijangkau serta selalu tersedia. Contoh obat yang mahal: gansiklovir
sekitar Rp800.000/hari untuk tiga minggu dilanjutkan dosis
pemeliharaan; amphoterisin B Rp400.000/hari untuk dua-tiga minggu;
flukonazol patent 150 mg Rp60.000/kapsul, dan antibiotika tertentu
seharga Rp400.000-Rp800.000/hari. Menurut dr Samsuridjal, jika ada
kemauan ternyata harga bisa diturunkan, seperti CD4 dari Rp150.000
menjadi Rp110.000, viral load dari Rp2,5 juta menjadi Rp850.000, ARV
dari Rp6-10 juta menjadi Rp380.000 dan akhirnya diberikan secara
cuma-cuma. Spesialis penyakit dalam FKUI/RSCM dr Evy Yunihastuti
menyatakan, kematian pada orang dengan HIV/AIDS terutama akibat
infeksi oportunistik, infeksi oleh mikroorganisme karena kekebalan
tubuh menurun. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/21/humaniora/2824276.htm

• Kalimantan Tengah – Penderita Diare Meningkat di Palangkaraya
Jumlah penderita diare di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, cenderung
meningkat di awal musim kemarau ini. Hal itu antara lain disebabkan
keruhnya air sungai. Di Samarinda, Perusahaan Daerah Air Minum
mewaspadai penurunan kualitas air sungai Mahakam karena intrusi air
laut. Penderita diare dari seluruh puskesmas pada Mei 2006 tercatat
267 orang dan meningkat menjadi 341 orang pada Juni.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/29/daerah/2842712.htm

• Klaten – Enampuluh Ribu Balita Terancam Gizi Buruk
Sebanyak 52.350 anak balita dan 13.084 bayi yang berada di Klaten,
terutama daerah gempa bumi, rawan mengalami gizi kurang dan gizi
buruk. Untuk meminimalisirnya, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial (DKKS) Klaten akan memberikan makanan tambahan dan vitamin
bagi anak balita tersebut minimal hingga tiga bulan pascagempa bumi.
Menurut kepala Subdin Kesehatan Masyarakat Klaten, Ronny Roekmito,
tambahan makanan akan langsung dikirim ke puskesmas-puskesmas di
daerah bencana. Hingga saat ini makanan yang telah dibagikan bagi
bayi dan anak balita korban gempa berupa 2.260 karton biskuit, 359
bubur bayi, 1.000 dos dan 330 karton susu.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/26/brk,2006
0726-80655,id.html

• Kupang – Sebanyak 12 Penderita Gizi Buruk Meninggal di Kupang
RSUD Prof Dr Yohanes Kupang selama Januari-Juli menampung 91 pasien
gizi buruk, 12 di antaranya meninggal dunia. Empat pasien gizi buruk
masih dirawat. Sebagian besar pasien dibawa pihak keluarga ke RSUD
dalam keadaan parah. Kepala Ruang Perawatan Anak RSUD Prof Dr
Yohanes, Inay Pattipelohy, di Kupang, 26/07/06, mengatakan, sejak
Januari-Juli 2006 telah diterima sekitar 91 balita yang mengalami
gizi buruk. Kondisi mereka sudah sangat parah dan beberapa di
antaranya masuk kategori busung lapar.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/27/daerah/2838507.htm

• Jakarta – Dalam Tiga Bulan Pengidap AIDS Bertambah 509 Orang
Dalam periode bulan April-Juni 2006 tercatat 509 pengidap AIDS baru
dan 194 orang terjangkit HIV. Dengan demikian pengidap AIDS di
Indonesia menjadi 6.332 orang dan HIV positif 4.527 orang. Kepala
Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan, dr Lily S
Sulistyowati, 17/07/06, menjelaskan, data dari 17 provinsi ini belum
tentu dapat menggambarkan keadaan penyebaran HIV/AIDS di seluruh
provinsi di Indonesia. Demikian laporan dari Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
di Jakarta. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/18/humaniora/2819617.htm

• Minahasa – Pengadilan Kasus Newmont Memutuskan Pengambilan
Ulang Sampel
Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Newmont
Minahasa Raya alias NMR, 28/07/06, akan dilakukan di lokasi kejadian
dengan pengambilan sampel baru. Sampel tersebut akan dijadikan
sebagai alat bukti di persidangan perkara yang dilaporkan oleh
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pengambilan sampel baru itu
ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diketuai
Ridwan S Damanik. "Majelis hakim memandang perlu untuk melakukan uji
sampling kembali," kata Ridwan. Salah satu pertimbangan pengambilan
sampel baru karena adanya perbedaan hasil pemeriksaan sampel air
laut dan air tawar yang cukup signifikan antara uji sampling oleh
Laboratorium Forensik Markas Besar Polri dan lembaga-lembaga
independen. Lembaga dimaksud adalah PT ALS Indonesia, Pusat Sarana
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Sarpedal), Tim Independen
Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization (CSIRO), Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO)/Minamata Institute, dan Tim Terpadu yang dibentuk pemerintah.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/17/humaniora/2813287.htm

• Nasional – Korban HIV/AIDS Bertebaran Dimana-Mana
April-Juni 2006 dilaporkan ada penambahan satu kasus AIDS di
Nanggroe Aceh Darussalam, 58 kasus AIDS dan 92 kasus HIV positif di
Sumatera Utara, 18 kasus AIDS dan 4 kasus HIV positif di Sumatera
Barat, 4 kasus AIDS di Jambi, 2 kasus AIDS di Bangka Belitung, 16
kasus AIDS di Kepulauan Riau, 105 kasus AIDS di DKI Jakarta, 93
kasus AIDS di Jawa Barat, 25 kasus AIDS di Jawa Tengah, 8 kasus AIDS
di DI Yogyakarta, 44 kasus AIDS dan 1 kasus HIV positif di Jawa
Timur, 31 kasus AIDS dan 56 kasus HIV positif di Bali, 1 kasus AIDS
dan 9 kasus HIV positif di Nusa Tenggara Barat, 85 kasus AIDS di
Kalimantan Barat, 2 kasus AIDS di Kalimantan Timur, 7 kasus AIDS di
Maluku, 9 kasus AIDS dan 32 HIV positif di Papua. Berdasarkan data
yang terkumpul dari 32 provinsi, jumlah kasus AIDS di Indonesia
melonjak antara tahun 2003-2005. Dari 316 kasus (tahun 2003) menjadi
1.195 kasus (2004) dan meningkat 2.638 kasus (2005). Lonjakan jumlah
ini hampir sejalan dengan peningkatan jumlah pengidap HIV positif.
Baru tercatat 168 kasus di tahun 2003, tetapi meningkat jadi 649
kasus (2004), lalu 875 kasus (2005). Jika dihitung dari bulan
Januari 2006 tercatat 1.011 kasus AIDS dan 283 kasus HIV. "Jumlah
ini kurang dari setengah jumlah pengidap AIDS maupun HIV tahun
sebelumnya. Jumlah kumulatif selama 20 tahun terakhir adalah 6.332
pengidap AIDS dan 4.527 pengidap HIV positif," kata dr Lily.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/18/humaniora/2819617.htm

• Nasional – Sudah Saatnya Suami Ambil Tanggung Jawab Dalam
Hal KB
Presiden mengatakan 16,2 juta keluarga dari 53,3 juta keluarga di
Indonesia masuk dalam kategori keluarga miskin. Kaum pria dalam
konteks ini para suami, juga dituntut memahami arti pentingnya KB
dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Persoalan membatasi jumlah
kelahiran lewat KB ini telah melebar pada persoalan seberapa besar
kemauan dan keberanian kaum pria untuk menjalani program KB yakni
medis operasi pria (MOP) alias vasektomi. Anggapan vasektomi sama
halnya dengan dikebiri telah mendominasi pandangan kaum pria
terhadap cara KB tersebut. Minat warga jakarta dalam mengikuti
program KB masih rendah. Dari 974.844 keluarga yang direncanakan,
hanya 877.340 keluarga yang merealisasikannya.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/19/humaniora/2820565.htm
• Nasional – Sebanyak 100 Kabupaten Masuk Kategori Rawan Pangan
Pemetaan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bersama World Food
Programme di 165 kabupaten di Indonesia menunjukkan, ada 100
kabupaten yang masuk kategori rawan pangan. Bahkan, 30 di antaranya
masuk kategori sangat rawan pangan. Badan Ketahanan Pangan membagi
tiga daerah rawan pangan dalam skala prioritas. Prioritas pertama,
kabupaten sangat rawan pangan (30). Prioritas kedua, kabupaten rawan
pangan (30). Prioritas ketiga, daerah yang dianggap memiliki
ketahanan pangan yang cukup (40). Daerah yang masuk rawan pangan
kebanyakan berada di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah Indonesia
timur, seperti Nusa Tengggara Timur dan Papua.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/21/daerah/2824329.htm

• NTT – Kejadian Gizi Buruk Makin Hempaskan Jutaan Perempuan
di NTT
Sekitar 85% dari 2.091.676 perempuan di prov Nusa Tenggara Timur
masuk kelompok paling marjinal. Kelompok perempuan dan anak-anak
kini semakin terpuruk dengan indikasi meningkatnya kondisi gizi
buruk dan rawan pangan di NTT. Direktris Yayasan Pengembangan
Inisiatif dan Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir Sarah
Lery Mboeik di Kupang, 28/07/06, mengatakan, selama ini perempuan
dan anak-anak di NTT merupakan kelompok yang paling terbelakang dan
tersisih dari sisi berbagai bidang kehidupan menyangkut ekonomi,
sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Kejadian gizi buruk dan
busung lapar selama dua tahun terakhir ini semakin menghempaskan
kelompok perempuan dan anak-anak. "Penderitaan mereka tak pernah
dipikirkan para pengambil kebijakan di daerah ini, kecuali berpikir
mengamankan kedudukan, jabatan, dan proyek," tutur Mboeik.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/29/daerah/2842882.htm
• Sumatera Utara – Korban Malpraktek Minta Pertanggungjawaban
Kedubes Jerman
Tujuh peserta operasi katarak yang digelar Dinas Kesehatan Langkat,
Sumatera Utara, Sept 2005 mengalami kebutaan. Mereka minta
pertanggungjawaban Kedubes Jerman, karena dana penyelenggaraan
operasi itu dari negara tersebut. Dewan Pendiri LBH Kesehatan,
Iskandar Sitorus mengatakan, ironisnya operasi masal yang seharusnya
gratis tersebut dikomersialkan oleh pemerintah kab Langkat. Para
pasien yang sehari-hari hanya bertani diharuskan membayar
Rp250.000/orang. (Berita Kota, 23/07/06 h11 Sambungan)

• Tangerang – TPA Senilai Rp7 M Ditelantarkan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Pasir Muncang di desa Pasir
Muncang, kec Jayanti, kab Tangerang, senilai Rp7 M yang dibiayai
Bank Asia tak digunakan dan dibiarkan terbengkalai. TPA seluas 2,5
ha itu hanya beroperasi setahun lebih sejak diresmikan Sept
2003. "Mubazir dan kondisinya sangat memprihatinkan," kata ketua
Komisi D DPRD kab Tangerang, Ahmad Kurtubi Suud. Kurtubi sangat
menyayangkan tak difungsikanya TPA tersebut. "Sayang sekali,
tempatnya sudah bagus, dananya besar," ujarnya. Dia menilai predikat
kota terkotor yang disandang kab Tangerang tahun ini salah satu
faktornya tak tertanganinya sampah dengan baik.
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/07/19/brk,20060719-
80335,id.html

• Malang – Penderita HIV Melonjak 500%
Pada 2006 ini jumlah penderita HIV di kab Malang, Jawa Timur
mencapai 73 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan lima kali lipat
dibanding tahun sebelumnya yang hanya 15 orang. Penderita HIV masih
berada pada usia produktif, antara 25-30 tahun. Adapun domisili
mereka sebagian besar berada di kec Gondanglegi. Sekretaris tetap
Komisi Penangggulangan AIDS kab Malang, Adi Purwanto, mengatakan
banyaknya penderita HIV yang terdeteksi disebabkan karena ada
perubahan perilaku masyarakat. "Masyarakat tak segan memeriksakan
darah, sehingga segera bisa diketahui," katanya.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/27/brk,2006
0727-80767,id.html

• Purwokarta – Warga Tak Tahan dengan Limbah Pembangkit
Listrik Batu Bara
Sebanyak 77 warga kampung Sawah, desa Cilangkap, kec Babakancikao,
kab Purwakarta, Jawa Barat, minta segera pindah kampung halamannya.
Mereka mengeluh aroma limbah pembangkit listrik berbahan bakar batu
bara pada sebuah perusahaan. Kecuali mencemari lingkungan, limbah
juga menimbulkan penyakit gatal dan paru-paru. Warga khawatir, jika
terus bertahan mereka semakin menderita. Pemantauan Tempo di lokasi
mengisyaratkan hampir seluruh rumah semi permanen tak memfungsikan
ventilasinya. Ventilasi pintu dan jendela ditutup dengan kardus.
Genting rumah warga rata-rata diselimuti abu limbah. Menurut Otto
Soemarwoto, pakar lingkungan dari Universitas Padjadjaran, kondisi
lingkungan warga memang sudah sangat tercemar. "Saya setuju kalau
mereka di relokasi saja," kata Otto. Gozali Rempo, adviser PT South
Pacific Viscose, membantah kalau pabriknya mencemari lingkungan dan
menimbulkan persoalan kesehatan warga. "Kami sudah mengolah limbah
sesuai prosedur," kata Rempo.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/07/31/brk,2006
0731-80901,id.html

• Tangerang – Lonjakan Penderita HIV/AIDS Juga Terjadi di
Tangerang
Jumlah penderita HIV/AIDS di kab Tangerang melonjak tajam dalam enam
bulan terakhir ini. 2006 ini jumlahnya naik tiga kali lipat, yaitu
150 kasus dari 50 kasus pada 2005. Kebanyakan penderita adalah pria
berusia produktif 25-45 tahun yang tertular melalui pemakaian
narkoba dengan menggunakan jarum suntik. Sisanya adalah wanita
pekerja seks komersial dan kaum gay. "Ada juga anak balita yang
tertular oleh orang tuanya yang sudah terkena HIV/AIDS," ujar Yuliah
Iskandar, kepala Bidang Pemberantasan Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan kab Tangerang. Berdasarkan
data, kata Yuliah, 2005 lalu jumlah penderita HIV/AIDS hanya 50
kasus dengan rincian 41 pria, 9 wanita. Namun sejak Januari hingga
Juli 2006 ini jumlahnya meningkat tajam menjadi 150 kasus dengan
rincian 113 pria dan 27 wanita. "Penderita pria rata-rata tertular
melalui narkoba jarum suntik, beberapa di antara mereka telah
meninggal," kata dia.
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/07/31/brk,20060731-
80912,id.html

PENDIDIKAN

• Banten – Murid-murid Belajar Sambil Berdiri
Akibat ruang kelas rusak dan kekurangan bangku, sebagian siswa
sekolah dasar di kab Serang dan Pandeglang, prov Banten, terpaksa
belajar sambil berdiri. Meski pemerintah pusat telah menganggarkan
dana bantuan perbaikan sekolah senilai Rp 601M, hingga kini dana
tersebut belum juga dibagikan. Kondisi itu salah satunya ditemukan
di SD Negeri Sukamaju, desa Sukalama, kec Gunungsari, Serang. Begitu
juga di SDN Surianeun 2, kec Patia, Pandeglang dan SDN Cimanggu II,
kec Cimanggu, Pandeglang. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/27/metro/2838622.htm

• Banten – Warga Miskin Kewalahan Penuhi Biaya Sekolah
Hari pertama masuk sekolah di prov Banten, 17/07/06, diwarnai protes
sejumlah orangtua murid. Mereka memprotes biaya pendaftaran ulang,
termasuk biaya pembelian lembar kerja siswa (LKS) dan dana sarana
pendidikan. Aksi protes biaya daftar ulang itu dilakukan puluhan
orangtua murid kelas II dan III SMPN 2 Kragilan, Serang, Banten.
Mereka menanyakan biaya mendaftar ulang, yaitu dana sarana
pendidikan Rp120.000 dan biaya pembelian LKS Rp60.000. "Pokoknya,
total yang harus dibayar Rp 300.000. Kenapa wajib membayar biaya LKS
dan dana sarana pendidikan," ujar Sampun (49), orangtua siswa asal
desa Kramatjati, Kragilan. Penghasilan mereka rata-rata setiap hari
hanya Rp 6.000. Kepala SMPN 2 Kragilan, Rohidin mengatakan terpaksa
memungut biaya daftar ulang karena dana BOS tak cukup memenuhi dana
operasional sekolah. Apalagi jika harus digunakan untuk pengadaan
LKS. http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/18/metro/2819498.htm
• Bekasi – Ratusan Murid Belajar di Bawah Bahaya
Ratusan murid SDN Tridaya Sakti 04, Tambun, Bekasi belajar di bawah
bahaya. Gedung sekolah mereka reot dan nyaris ambruk. Setiap kali
turun hujan mereka harus keluar dari kelas. Sejak dibangun tahun
1982, sekolah ini tak pernah diperbaiki. Padahal usulan perbaikan
gedung itu sudah berkali-kali diajukan ke pemerintah kab Bekasi.
(Berita Kota, 28/07/06 h5 Bodetabek)

• Bogor – Sebanyak 23.183 Lulusan SD Terancam Tak Sekolah
Kab Bogor pada tahun ajaran 2006 ini mencetak 79.940 anak lulusan
SD. Dari jumlah tersebut, sekolah lanjutan tingkat pertama yang ada
hanya mampu menyerap 71% (56.757 anak). Sisanya 23.183 anak belum
ketahuan masa depannya. Berkaitan dengan itu, pemerintah kab Bogor
akan terus menambah sekolah lanjutan pertama terbuka. Demikian
diungkapkan sekretaris Tim Wajib Belajar Dinas Pendidikan kab Bogor
HM Sidik di kantornya, 21/07/06. Ia menjelaskan, untuk mengatasi hal
tersebut, Dinas Pendidikan terus berupaya memperbanyak sekolah
menengah pertama (SMP) terbuka. Saat ini ada 43 SMP negeri yang
mempunyai atau ditugaskan membuka SMP terbuka. Namun, keberadaan SMP
terbuka itu tetap belum mampu menyerap seluruh lulusan SD tahun ini.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/25/metro/2826539.htm
• Depok – Sekolah Menarik Iuran Gila-gilaan
Dari Depok dilaporkan, ada dua sekolah dasar negeri yang masih
memungut uang gedung antara Rp1,4 juta dan Rp2 juta. Padahal, sesuai
instruksi wali kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, seluruh SDN di
wilayah ini dilarang memungut uang gedung karena sudah ada dana
rehabilitasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/18/metro/2819498.htm
• Jakarta – Sampai Kapan Sekolah Roboh Berakhir?
Lima gedung sekolah di Jakarta Timur Kondisinya memprihatinkan.
Kendati bocor, keropos, bahkan nyaris ambruk, namun hingga 2007
kondisi ini akan tetap dibiarkan karena dari 10 gedung yang diajukan
di rehab total, pemerintah provinsi hanya menyetujui 5 gedung.
(Berita Kota 17/07/06 h3 Ibukota)

• Jakarta – Banyak SD Membuka Sekolah Petang
Guna memberikan akses dan kesempatan pendidikan seluas-luasnya
kepada masyarakat, sejumlah SD di Jakarta yang melaksanakan kegiatan
belajar-mengajar pada siang hingga petang hari masih bersedia
menerima murid baru. Masa pendaftaran siswa baru (PSB) itu sendiri
sebenarnya sudah berakhir 15/07/06. Seperti dikatakan oleh Sudjiko,
lepala SD Negeri Ancol 02 Petang, Jakarta Utara, pihaknya tak
keberatan untuk menerima anak usia SD yang belum mendaftar
sekolah. "Terkadang ada yang belum dapat sekolah atau masa
pendaftaran terlewat oleh orangtua. Kami masih dapat mentoleransi
asalkan mereka mendaftar dalam waktu dekat, tak terlalu lama setelah
awal masa persekolah pada tahun ajaran baru dimulai," ujarnya,
18/07/06. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/20/humaniora/2821942.htm
• Jakarta – Warga Menggugat Pemerintah Terkait dengan UN
Terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) sebagai alat kelulusan,
pemerintah akhirnya digugat. Gugatan tersebut melalui mekanisme
gugatan warga negara alias citizen law suit. Pengajuan gugatan oleh
warga negara dalam kasus pendidikan—di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat—adalah pertama kali terjadi di Indonesia. Perwakilan orangtua
murid yang bergabung dalam Gerakan Siswa Bersatu, aktivis dan Tim
Advokasi Korban Ujian Nasional, 27/07/06, mendatangi PN Jakarta
Pusat untuk mendaftarkan gugatan mereka. Gugatan dilayangkan oleh 58
orangtua siswa, aktivis, dan pemerhati pendidikan—mewakili ratusan
ribu warga negara lain—yang dirugikan akibat ujian nasional.
Tercatat 398.049 siswa (SMP-SMA sederajat) yang tak lulus UN 2006.
Ketika memasukkan berkas gugatan, mereka didampingi Tim Advokasi
Korban Ujian Nasional. Citizen lawsuit merupakan gugatan warga
negara yang ditujukan kepada pemerintah karena adanya pelanggaran-
pelanggaran hukum oleh pemerintah. Pelanggaran itu mengakibatkan
kerugian bagi masyarakat. http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0607/28/humaniora/2840512.htm

• Jakarta – Sekolah Jadi Ladang Cari Uang
Sejumlah orangtua mengeluhkan biaya daftar ulang siswa di SMAN 9,
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, yang mencapai Rp330.000/ siswa.
Biaya itu ditetapkan sebelum pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) . Besaran biaya termuat dalam
surat edaran sekolah yang ditandatangani kepala sekolah, Halidin
Mukmin, 15/07/06, yang diberikan kepada orangtua siswa yang naik
kelas 2006. Dalam surat tersebut dirinci untuk pembayaran rutin
bulan Juli Rp150.000 dan uang kegiatan OSIS selama satu tahun
Rp180.000. Keluhan lain diungkapkan orangtua SMAN 59 Klender,
Jakarta Timur. "Sejauh ini orangtua siswa tak pernah mendapat
rincian iuran peserta didik baru yang dikutip Rp 2.500.000," kata
Suritman, salah satu orangtua siswa. Kepala Tata Usaha SMAN 9 Halim
Perdanakusuma, Ny Rahayu, 18/07/06, membenarkan adanya surat edaran
yang menyebutkan biaya daftar ulang. "Sama sekali tak ada paksaan
membayar uang itu. Siswa harus tetap mendaftar ulang," kata Rahayu
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/19/metro/2820903.htm

• Jakarta – Jika Siswa Tak Mampu Bayar Biaya
Diiringi cucuran air mata, seorang janda miskin menarik paksa
putrinya (Ane) yang sedang mengikuti masa orientasi sekolah bersama
para siswa baru SMPN 207 Srengseng, Jakarta Barat, 18/07/06.
Peristiwa memiriskan ini terjadi lantaran ia tak mampu menyediakan
uang pembangunan Rp3 juta yang terus ditagih pihak sekolah. Janji
sejumlah pejabat pemerintah prov DKI dan DPRD bahwa SDN dan SMP
gratis hanya pepesan kosong belaka. Janda tersebut, Ny Syamsiah,
mengatakan hari sebelumnya putrinya dipaksa pulang karena belum
melunasi biaya tersebut. Perempuan tersebut sudah berusaha mencari
pinjaman, namun tak berhasil. Ia hanya memiliki Rp500 ribu, tapi
pihak sekolah menolaknya. Saat kepala sekolah, Sri Wartini
dihubungi, ia membantah pihak sekolah melakukan pungli. Ia menduka
pelakunya pihak ketiga yang sok membantu seleksi penerimaan siswa
baru. (Berita Kota, 19/07/06 h3 Ibukota)

• Jakarta – Biaya Sekolah Naik Tanpa Musyawarah dan Izin
Dikmenti
SMAN 31 Kayumanis, Jaktim menaikan iuran komite sekolah (KS) tanpa
musyawarah dengan orangtua siswa dan izin dari Dikmenti. Uang
administrasi juga harus dibayar pada saat pendaftaran ulang. Salah
satu orang tua siswa terkejut saat mendapat Surat Edaran Kepala
Sekolah yang berisi tentang kenaikan iuran KS yang sebelumnya
Rp110.000 menjadi Rp120.000 untuk kelas X dan Rp130.000 untuk kelas
XI. Administrasi tahunan yang sebelumnya Rp300.000 menjadi
Rp365.000. Kepala sekolah tersebut, Asmuni Hasan, saat dikonfirmasi
mengaku tak tahu menahu mengenai masalah tersebut karena hal
tersebut urusan staf. (Berita Kota 27/07/06 h2 Ibukota)

• Jakarta – Buku Paket Jadi Alat Tarik Pungli
Praktek pungli masih dilakukan SDN 01 Gondangdia, Jakarta Pusat. Dua
orang tua siswa melaporkan kasus tersebut kepada anggota komisi E
DPRD, Syamsidar Siregar. Mereka mengaku diharuskan membeli buku
paket untuk keperluan sekolah. Bukti yang mereka bawa dua buah
fotokopi kwitansi yang tertera nama siswa kelas I yang ditarik uang
Rp379.000, sedang kelas empat diharuskan membayar Rp414.000. Padahal
pemerintah prov DKI berkali-kali menegaskan pihaknya tak mengijinkan
pemungutan biaya apapun pada siswa. (Berita Kota 25/07/06 h3 Ibukota)

• Jakarta – Minat Baca Masyarakat Rendah
Minat baca masyarakat DKI Jakarta rendah. Indikasinya, pengunjung
perpusatakaan umum daerah DKI Jakarta sangat minim. "Sekitar 200
orang/hari," kata Bose Devi , kepala kantor Perpustakaan Umum Daerah
DKI. Sebagai perbandingan, kata Bosea, perpustakaan di Beijing
menerima kunjungan hingga 10 ribu orang/harinya. Sebagian besar
masyarakat membaca untuk kepentingan pendidikannya. Bila mempunyai
waktu luang, mereka lebih suka berbelanja atau ke tempat hiburan.
Saat ini Jakarta memiliki 30 perpusatakaan.
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2006/07/28/brk,20060728-
80811,id.html

• Nasional – Tuntutan Revisi UU Sisdiknas Muncul
38 pengacara diketuai Hotma Sitompul mewakili 46 korban ujian
nasional 20/07/06, akan mengajukan gugatan warga negara kepada
presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, wakil presiden M Jusuf Kalla,
menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan ketua Badan Standar
Nasional Pendidikan Bambang Soehendro. "Kami akan mengajukan gugatan
ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata pengacara publik
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Gatot. Tuntutan yang akan
diajukan, meminta para tergugat untuk merevisi UU No20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No19/2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. "Serta kami menuntut pemerintah
untuk membuat peraturan tambahan yang khusus membahas tentang
kelulusan," jelas Gatot. Dia menambahkan, pemerintah juga harus
mengambil tindakan tegas terhadap kebocoran pelaksanaan ujian
nasional dan meminta maaf secara terbuka kepada peserta didik, orang
tua murid, pendidik dan satuan pendidikan yang disampaikan melalui
media massa, cetak maupun elektronik. Gugatan tersebut didaftarkan,
27/07/06, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor
228/PDT.G/2006.PN.JKT.PST oleh Tim Advokasi Korban Ujian Nasional
(Tekun) yang beranggotakan 38 pengacara dari berbagai LBH DKI
Jakarta, Surabaya dan Medan, diikuti sekitar 20 murid yang tak lulus
ujian nasional serta para orangtuanya.
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/28/brk,20060728-
80777,id.html dan
[url=http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/07/18/brk,20060718-]http:
yanti4_048 at yahoo.com
 

Return to Forum Apakabar

Who is online

Users browsing this forum: Baidu [Spider], Google [Bot] and 2 guests